Anies Baswedan menilai rangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera telah berada pada tingkat kedaruratan tinggi. Setelah meninjau langsung kondisi di lapangan, ia mendorong pemerintah pusat segera menetapkan Bencana Nasional Aceh agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi kunci agar negara benar-benar hadir di tengah penderitaan masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, Anies mengunjungi sejumlah daerah terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, hingga Kota Padang. Ia menyaksikan langsung rumah-rumah warga yang rusak berat, infrastruktur yang terputus, serta fasilitas umum yang tidak lagi berfungsi. Di lokasi pengungsian, Anies duduk bersama warga, mendengarkan cerita mereka yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan kepastian hidup.
Anies menuturkan, banyak anak belum dapat kembali bersekolah karena bangunan pendidikan rusak atau dialihfungsikan sebagai tempat pengungsian. Para orang tua pun harus menghadapi situasi sulit setelah lahan pertanian, kebun, dan usaha kecil mereka tertimbun lumpur dan material kayu. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa bencana ini berdampak luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Melihat langsung situasinya, jelas ini bukan bencana biasa. Dampaknya terlalu besar untuk ditangani sendiri oleh daerah. Negara perlu mengambil peran lebih kuat melalui penetapan bencana nasional,” ujar Anies.
Ia menegaskan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh bukan sekadar keputusan administratif. Status nasional memiliki implikasi kebijakan yang signifikan karena membuka ruang mobilisasi sumber daya dalam skala besar. Dengan dasar hukum yang jelas, pemerintah pusat dapat mengoordinasikan penanganan lintas kementerian dan lembaga secara lebih efektif.
Anies menjelaskan, salah satu manfaat utama dari penetapan status bencana nasional adalah percepatan respons pada fase darurat. Anggaran nasional dapat segera dialokasikan, personel tambahan dapat diterjunkan, serta alat berat dapat dimobilisasi untuk membuka akses jalan yang terputus akibat banjir dan longsor. Langkah-langkah ini dinilai penting agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak tanpa hambatan berarti.
Selain itu, distribusi bantuan logistik seperti bahan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan perlengkapan dasar lainnya dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Anies menilai, ketersediaan kebutuhan dasar yang memadai akan sangat membantu masyarakat bertahan pada masa-masa awal pascabencana.
Ia juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi korban. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Oleh karena itu, penanganan kesehatan yang komprehensif harus menjadi bagian dari respons negara terhadap Bencana Nasional Aceh.
Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, Anies menilai penetapan status nasional akan sangat menentukan keberhasilan pemulihan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan matang, anggaran besar, serta koordinasi lintas sektor. Dengan status bencana nasional, pembangunan kembali rumah warga, perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan, serta pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Aspek ekonomi pascabencana juga menjadi perhatian serius. Banyak warga kehilangan sumber penghasilan akibat rusaknya lahan pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Anies mendorong pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, dukungan bagi petani dan nelayan, serta program padat karya. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat dapat kembali mandiri dan tidak terjebak dalam kondisi rentan berkepanjangan.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menekankan pentingnya pengawasan sejak awal. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil perlu menjadi bagian dari tata kelola penanganan Bencana Nasional Aceh agar setiap bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kekhawatiran itu wajar, tetapi solusinya bukan menunda penetapan bencana nasional. Yang harus diperkuat adalah pengawasan dan tata kelola yang bersih,” tegasnya.
Bagi Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki makna moral yang kuat. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian negara untuk mengakui besarnya penderitaan warga dan keseriusan untuk hadir secara nyata di tengah krisis. Dalam kondisi darurat, menurutnya, negara tidak boleh bersikap setengah-setengah.
Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah berlangsung beberapa waktu, penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang, bahkan hingga satu sampai dua tahun ke depan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam masa pemulihan tersebut.
Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama mengawal penanganan Bencana Nasional Aceh secara transparan dan bertanggung jawab. Ia berharap masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga memperoleh kepastian pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
