Transformasi layanan sertifikasi halal di Indonesia semakin mendapatkan perhatian luas. Ahmad Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal menyatakan bahwa program sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif semata, tetapi juga motor sekaligus peluang strategis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar domestik maupun internasional.
BPJPH telah menunjukkan perubahan nyata dalam sistem layanan sertifikasi halal yang lebih cepat, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat. Salah satu buktinya adalah penghargaan Excellence in Public Service Transformation of The Year 2026 yang diraih BPJPH dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year 2026. Penghargaan ini diberikan berdasarkan kinerja nyata transformasi layanan publik yang berimbas langsung pada masyarakat dan dunia usaha, khususnya UMK termasuk percepatan layanan dan perluasan akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil.
Menurut data BPJPH, hingga akhir 2025 lebih dari 3,3 juta sertifikat halal telah diterbitkan, dan hampir 11 juta produk berhasil mendapatkan status halal. Jumlah sertifikasi gratis untuk UMK bahkan mencapai lebih dari satu juta, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa program sertifikasi halal tidak hanya dilaksanakan secara besar‑besaran, tapi juga didesain untuk menjaring pelaku usaha kecil yang sebelumnya belum terlalu terlibat dalam sistem jaminan halal.
Babe Haikal menegaskan bahwa perubahan paradigma layanan halal ini penting agar UMK tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi nyata dari sertifikasi halal. Menurutnya, produk bersertifikat halal memiliki nilai tambah (added value) yang signifikan, karena semakin banyak konsumen yang memperhatikan status halal sebagai syarat dalam memilih produk. Dengan kata lain, sertifikasi halal bisa menjadi modal penting bagi UMK untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar, termasuk di luar negeri.
Upaya transformasi layanan halal juga didukung dengan program‑program fasilitasi yang menyasar UMK secara langsung. Babe Haikal telah mendorong kerja sama antara BPJPH dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memudahkan pelaku usaha kecil mendapatkan sertifikasi halal. Kolaborasi ini dianggap strategis karena banyak UMK yang membutuhkan pendampingan dan akses informasi agar dapat menjalani proses sertifikasi dengan lancar.
Tidak hanya itu, BPJPH juga aktif mengedukasi pelaku usaha agar melihat sertifikasi halal bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk naik kelas dan memperkuat daya saing produk. Melalui berbagai kegiatan seperti pameran, pelatihan, serta pameran produk halal, pelaku UMK terus diajak memahami pentingnya standar halal dalam konteks pasar global yang semakin mengedepankan kualitas dan keamanan produk.
Transformasi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia. Posisi ini tidak hanya dilandasi oleh kekuatan demografis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi juga melalui strategi kebijakan yang memaksimalkan potensi UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrument yang dapat membuka akses pasar lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekspor produk UMK.
Dengan demikian, pernyataan Babe Haikal bahwa layanan sertifikasi halal didorong untuk menjadi motor daya saing UMK bukan sekadar retorika. Transformasi sistem layanan, dukungan pemerintah, serta hasil nyata di lapangan menunjukkan bahwa langkah ini telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil — untuk tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlangsungan usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif.
